PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI PAPUA
DOI:
https://doi.org/10.52062/.v5i2.3199Abstract
Abstract
This Study aims to find out how big the Performance-Based Budget, Financial Reporting System, Accounting Control, and Accountability of Government Agency Performance at the Papua Province BPMP is both simultaneously and partially. This Research is a research with a Quantitative Descriptive Approach. the type of data used is quantitative data. The population in this study is all employees who are assembled in the sakip team, and are involved in the financial process, the preparation of program performance drafts, budgets, and performance reporting and evaluation. This study included a survey study in which 70 samples were saturated samples and used questionnaires as a tool for collecting data. Data Analyzed using multiple regression analysis with the help of the SPSS Version 25 program.
The results showed that the Performance-Based Budget variable partially had a Significant Positive Effect on The Accountability of Government Agency Performance. Meanwhile, the Financial Reporting System Variables have no Significant Effect on the Accountability of Government Agency Performance. Accounting Control Has a Significant Positive Effect on Accountability of Government Agency Performance at the Papua Provincial BPMP.
Â
Keywords: Performance-Based Budgets; Financial Reporting System; Accounting Control; Accountability of Government Agency Performance.
Â
Â
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan, Pengendalian Akuntansi, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPMP Provinsi Papua baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini merupakan penelitian dengan Pendekatan Deskriptif Kuantitatif. jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang tergabung dalam tim sakip, dan terlibat dalam proses keuangan, penyusunan rancangan program kinerja, anggaran, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Penelitian ini termasuk penelitian survei dimana 70 sampel merupakan sampel jenuh dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Variabel Sistem Pelaporan Keuangan tidak berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPMP Provinsi Papua.
Â
Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja; Sistem Pelaporan Keuangan; Pengendalian Akuntansi; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Downloads
References
Ali, A., Agusti, R., & Riani, I. (2015). Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2(2), 34060.
Anastasia, D. R. (2018). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).
Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 13(1), 15–27.
Anthony. (2005). Sistem Pengendalian Manajemen (II). Salemba Empat.
Bastian. (2006). Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Salemba Empat , 2006.
Bastian. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (ketiga). Erlangga.
BPKP. (2005). Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP- 911/K/JF/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan. 1–41.
BPKP. (2011). Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1392/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Utama BPKP.
Devika Diah. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 429–444.
Eko Setiawan. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di SKPD Pelalawan. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 33, 1–14.
Eny Kusrini. (2020). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kesulitan tujuan anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus).
Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Prov. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 670–684.
Ghozali, I. (2018). Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. In Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Halim. (2004). Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah (4th ed.).
Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
Halim dan Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
Herry. (2009). Akuntansi Keuangan Menengah. Bumi Aksara.
Husein Umar. (2003). Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Gramedia Pustaka.
Indraswari, K. (2010). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah.
Jensen and Meckling. (1976). theory of firm: manajerial behavior, agency costs and ownership structure. Human Relations, 72(10), 1671–1696.
Laporan Kinerja LPMP Papua. (2019). Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor, 53,
Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta : Andi, 2002.
Miriam Budiardjo. (1994). Demokrasi di Indonesia demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 1994.
Muhammad Hafzhan. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. 6.
Mukhofifah, U., Migunani, & Hidayat, A. (2016). Perancangan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Web. IJSE-Indonesian Journal On Software Engineering, 2(1), 16.
Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Padapemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 327–340.
Netty. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi.
Rencana Strategis LPMP Papua. (2020). Laporan Kinerja Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
Riawan Tjandra. (2009). Hukum Keuangan Negara. Grasindo.
Riwandani, A. (n.d.). pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Studi Kasus Pada BPKD – Kabupaten Bandung Barat). 1–16.
Rona Efrizar. (2017). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas
publik dan sistem pelaporanterhap kinerja manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 1726–1740.
Sekaran. (2006). Metode Penelitian Bisnis (4th ed.). Salemba Empat.
Selviani, D. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. Land Journal, 1(2), 117–124.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sulistio, E. B. (2010). Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah. Sosialita, 1(1), 1–13.
Urip Santoso. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. 20.
Wahdatul, L., Rahayu, S., Dillak, V. J., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Telkom, U. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung the Influence of Performance – Based Budgeting and Financial Reporting System To the Accountability of the Local Governme. E-Proceeding of Management, 3(2), 1560–1565.
Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. Bisnis Dan Akuntansi Unsurya, 6(1), 47–56.
Yushita. (2010). earning management dalam hubungan keagenan. VIII(2005), 1–1
