Dampak Kebijakan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Jayapura
DOI:
https://doi.org/10.31957/jeb.v12i3.4164Keywords:
Policy Impact, Controlling Distribution, Alcoholic Beverages, Jayapura, PapuaAbstract
The article discusses the impact of controlling the circulation of alcoholic beverages in Jayapura City. The research conducted uses a descriptive qualitative research approach, including direct observation, interviews, and literature studies to collect data. The analysis of the data was done through data reduction, presentation, and drawing conclusions. The findings of the study reveal that the implementation of local government policies in controlling the circulation of alcoholic beverages in Jayapura City has been ineffective. The city government does not enforce the local policy of local regulation No. 15 of 2013, which prohibits the production, distribution, and sale of alcoholic beverages. Instead, the government issued its own policy, Mayor Regulation No. 8/2014, which focuses on the supply, control, and supervision of alcoholic beverages. However, the control and supervision have been poorly executed, resulting in the widespread availability of alcoholic beverages and liquor, with even minors and young adults being able to purchase and consume them. As a result, this situation has disrupted the social life of the community in Jayapura City.
Downloads
References
Adi, R. T. (2024). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Di Kota Cilegon: Cilegon's City Government Authority On Liquor Distribution Curbing. Reformasi Hukum Trisakti, 6(3), 1223-1233.
Alawiyah, T., & Liata, N. (2020). Mall dan Perilaku Konsumtif Masyarakat Urban. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 1(2), 161-181.
Arifin Tahir,2020 “Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” Cetakan ketiga ALFABETA cv Bandung.
http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stress/page/21/10-dampak-negatif-alkohol-bagi-kesehatan / 14 Agustus 2018
Jurnal Ekologi Birokrasi, Volume 6 Nomor 3, Desember 2018, Pascasarjana Universitas Cenderawasih.
Laksmana, Y. (2013). Jelajah Jayapura. Gramedia Pustaka Utama.
Menot, R. M. (Ed.). (2022). Budaya minum di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.
Moleong, L. J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Perda.Prov. Papua No.15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
Perdaprov. Papua No.15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Peredaran & Penjualan Minuman Berakohol
Rintasari, D. N., Mahendra, A. B., & Chanafi, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang. Amnesti: Jurnal Hukum, 1(2), 47-55.
Rusdi, H., Abadi, S., & Ismono, J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Oplosan)(Studi Kasus Putusan Nomor: 284/Pid. B/2020/PN. Gsk). Law and Humanity, 1(1), 41-64.
Sa’adah, D. (2020). Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Di Sumatera Selatan. Jurnal Thengkyang, 5(1), 1-12.
Satyo, T. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Unnes Political Science Journal, 1(1), 80-89.
Solichin Abdul Wahad. 2015, “Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik” Cetakan III, PT Bumi Aksara, Jakarta
Stevi Bataren, Patar Rumapea, Burhanuddin Kiyai. “Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol” di Kabupaten Minahasan Tenggara.
Sugiarto, A. H. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 150-172.
Suwaib Amiruddin. 2012 “ Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon Provinsi Banten” Jurnal Hukum, Vol XXVII, No.2 Desember 2012. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa- Banten.
