Responsivitas Pemilik Tanah Terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Lahan Pertanian Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua

Abstract

Dampak dari meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia adalah kebutuhan pangan juga akan meningkat sehingga pemerintah melakukan kebijakan mengembangkan lahan pertanian (ekstensifikasi lahan) dengan membuka lahan yang sebagian besar masih berhutan antara lain di Kabupaten Merauke. Upaya pengembangan lahan pertanian tersebut terdapat permasalahan yang perlu dicermati sebagai berikut; 1. Implementasi kebijakan pengembangan lahan implementasi kebijakan pertanian; 2. Respons pemilik tanah terhadap pengembangan lahan pertanian pada tanahnya; dan 3. Proses peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pelaksana pengembangan lahan pertanian.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui survey primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan lahan pertanian mengabaikan peraturan terkait dengan pembukaan lahan, peraturan lingkungan hidup dan izin operasional pengembangan budidaya tanaman pangan. Pelaksanaan pengembangan lahan pertanian dihadapkan pada terbatasnya sumber daya manusia, sumber daya  air dan kondisi tanah. Jumlah petani yang mengerjakan lahan yang telah dibuka tidak seimbang dengan luasan lahan sehingga produktivitas padi per hektar menjadi rendah. Sebagian lahan di Kabupaten Merauke telah diberikan izin pemanfaatan lahan skala luas kepada puluhan badan usaha swasta sebagai target luas sejuta hektar masih jauh dari kenyataan. Pemilik tanah pada umumnya menerima kebijakan pengembangan lahan disebabkan adanya manfaat ekonomi yang diperoleh.