Struktur dan Tata Ruang Sosial Budaya Suku Bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

Authors

  • Mais Maikel Yaroseray Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31957/jeb.v6i3.782

Keywords:

Struktur, Tata Ruang, Sosial Budaya, Yokari

Abstract

Suku  di Papua rata-rata memiliki struktur sosial dan tata ruang kebudayaan beraneka ragam yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka.  Sistem yang mengatur  hubungan atau relasi antar warga dalam berbagai aktivitas hidupnya sehari-hari berdasarkan kebudayaan mereka masing-masing,  yaitu sistem politik atau sistem kepemimpinan politik tradisional.Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan etno metodologi studi lapangan. Penelitian dilakukan di Distrik Yokari pada kebudayaan suku bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Struktur sosial yang berbentuk kelompok kelompok klen-klen dalam suku bangsa Yokari yang terbagi menjadi empat kelompok besar yaitu (1) Kaniyo, sebagai kelompok yang berkuasa atas tanah, (2) Yowari, adalah kelompok yang berhubungan dengan  religi, (3) Yepei, adalah kelompok yang berhubungan dengan pemerintahan, serta pengamanan terhadap suku bangsa dari serangan musuh, dan (4) Yepei Yowari, adalah kelompok ini berperan baik sebagai kelompok pemerintahan dan juga religi. Masing-masing kelompok tersebut, menguasai runag darat, laut dan udara, dibawah pengendalian ondoafi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tata ruang suku bangsa Yokari adalah ruang darat yang dikuasai oleh kelompok Kaniyo, seperti tanah dan hutan, serta sumber mata pencaharian hidup  yang terdapat di darat dan permukiman. Ruang laut dikuasai oleh kelompok Kaniyo dan Yowari, berkaitan dengan penangkapan ikan dan pengetahuan tentang terumbu karang. Ruang udara dikuasai oleh klen Soning Yufu.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-02-26

How to Cite

Yaroseray, M. M. (2019). Struktur dan Tata Ruang Sosial Budaya Suku Bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. JURNAL EKOLOGI BIROKRASI, 6(3), 40–58. https://doi.org/10.31957/jeb.v6i3.782

Issue

Section

Articles