Analisis Struktur Dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke
DOI:
https://doi.org/10.56076/jkesp.v5i2.2114Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur PAD di Pemerintah Kabupaten Merauke dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten Merauke belum memadai. Hal ini terlihat dari pajak parkir yang belum pernah dipungut, belum semua restoran atau rumah makan yang dikenai pajak restoran sesuai ketentuan, penggunaan mesin Cash Register belum maksimal dan penyesuaian tarifk retribusi belum dilakukan serta perlu adanya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk meningkatkan PAD.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Intensifikasi, Ekstensifikasi
Downloads
References
Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran (2010) Nomor 32.A/LHP/XIX.JYP/09/2011. Jayapura: BPK RI;
Davey, K.J. (1988). Pembiayaan Pemerintah Daerah – Praktek-prakte Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Jakarta: UI Press;
Gaffar, A. (2000). Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang. Wacana, Edisi 5, Tahun II: 31-46;
Hirawan, B. (2000). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggap Terhadap Apresiasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi. Usahawan, Tahun XXIX, Nomor 04:3-13;
Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M.WST. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 2(1).
Kaho, Y.R. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
Mahi, R. (2000). Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi. Analisis CSIS, Jakarta, Tahun XXIX, No.1: 54-56;
Pemerintah Kabupaten Merauke. (2011). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.Merauke: Sekretariat Daerah;
Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang No.18 Tahun (1997) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara;
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No.22 Tahun (1999) tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara;
Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang No.9 Tahun (2015) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun (2014) tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara;
Samso, A. (1997). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Sumber Utama Pembiayaan Pembangunan Daerah. Temu Alumni dan Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta;
Simamora, Boy D. P; Riani, Ida A. P dan Patinggi, P. N. (2017). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Derajat Kemadirian Fiskal Kabupaten Merauke. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume IV No. 3, Desember 2017;
Slater, R. (1997). Approaches to Streghtening Local Government: Lessons from Srilanka. Public Administration and Development Vol.17: 251-265;
Urip S., T.P., (2016). Analisis Potensi Aset Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura : Studi Kasus Potensi Pasar dan Terminal. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Vol.1: 1-25. Jayapura;
Widayat, W. (1994). Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE – YKPN, Vol.6: 23-47. Yogyakarta;
Wondiwoi, Arnold; Hafizrianda, Yundy; De Quelyoe F. Y. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal Di Kota Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume IV No. 2, Agustus 2017.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).