Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Di Provinsi Papua

Penulis

  • Siti Aminah Universitas Cenderawasih

DOI:

https://doi.org/10.56076/jkesp.v2i2.2061

Abstrak

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah telah menegaskan bahwa Bidang Perumahan telah didesentralisasikan. Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya. Melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mengatasi permasalahan di bidang perumahan di Provinsi Papua dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau, aman dan berwawasan lingkungan. Kompleksitas urusan perumahan khususnya di Provinsi Papua menjadi tantangan dalam upaya implementasi. Dengan komitmen yang terpadu antar berbagai instansi (SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pembangunan PKP) dan didukung harmonitas kerja dengan stakeholders terkait, diyakini program ini dapat mencapai tujuannya.

Kata Kunci : Desentralisasi Perumahan, Program PKP, Pemerintah Daerah.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Siti Aminah, Universitas Cenderawasih

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

Referensi

Brannen, Julia. 2005. Memandu Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif. Edisi terjemahan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dunn, Peter A, 1997, Government policy innovations and trends in barrier-free housing, accessible transportation and personal support, Canadian Journal of Rehabilitation, Volume 10, No 2.

Flynn, Norman, 1992, Public Sector Management, 2nd ed., Brighton: Harvester Wheatsheaf.

Hasan, Ismet S., 1998, Kebijakan Perumahan Nasional: Studi Implementasi Kebijakan Rumah Susun di DKI Jakarta, Universitas Gadjah Mada.

Jones, Charles. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Edisi terjemahan. Jakarta : Rajawali Press.

Kementerian Perumahan Rakyat, 2009, Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010 - 2014, Indonesia.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta : Erlangga.

Kusno, Abidin, 2012, Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta. Penerbit Ombak: Yogyakarta

Kuswartojo, Tjuk dkk, 2005, Perumahan dan Pemukiman di Indonesia, Bandung : ITB.

Nawawi,Ismail, 2009, Public Policy “ Analisis, Strategi advokasi Teori dan Praktekâ€, ITS Press, Surabaya

Neuman, W Laurence. 2013. Metodelogi Penelitian Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi terjemahan. Jakarta : Indeks.

Nugroho, Riant D., 2006, Kebijakan Publik “Untuk Negara-Negara Berkembangâ€, Alexa Media Komputindo, Jakarta.

----------, 2007, Analisis Kebijakan, Alexa Media Komputindo, Jakarta.

Paramita, Mahditia, 2014, Paradoks Desentralisasi Perumahan di Indonesia Studi Kasus Kota Palembang dan Kota Pekalongan, Kawistara, Jurnal Vol.4, No. 1

Patton, M.Q., 1990, Qualitative Evaluation and Research Methods, Newsburry Park London, New Delhi: Sage.

Pemerintah Provinsi Papua, 2011, Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi Papua 2011.

Prayitno, Budi., Mahditia Paramita dan A.S. Fenat, 2012, Kesejahteraan Rakyat Atas Papan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Prayitno, Budi., Mahditia Paramita dan A.S. Fenat, 2012, Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Rondinelli, Dennis dan John R. Nellis, 1986, Assessing Decentralization Policies in Developing Countries: The Case for Cautious Optimism, Development Policy Review, Vol. 4, Issue 1.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2009. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. edisi terjemahan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik; Teori dan Proses. Jakarta : Media Presindo.

-------------------, 2012, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, Edisi Revisi dan Terbaru, CAPS, Yogyakarta

Unduhan

Diterbitkan

2022-04-26 — Diperbaharui pada 2015-08-01

Versi

Cara Mengutip

Aminah, S. (2015). Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Di Provinsi Papua. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 2(2). https://doi.org/10.56076/jkesp.v2i2.2061 (Original work published 26 April 2022)

Terbitan

Vol 2 No 2 (2015)

Bagian

Articles

Lisensi

Hak Cipta (c) 2015 Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).