IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KAMPUNG BUMI SAHAJA DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA
DOI:
https://doi.org/10.31957/jkp.v6i1.2806Keywords:
Policy implementation, village fund allocation, Bumi Sahaja village, Yapsi, Jayapura, PapuaAbstract
This study aims to examine the Implementation of the ADD Program Policy in Jayapura Regency, precisely in Kampung Bumi Sahaja and to analyze the supporting and inhibiting determinant factors. This study used a qualitative approach with descriptive analysis. Data were obtained through observation, documentation and in-depth interviews with informants consisting of various elements of society. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the village fund program implementation policy in Jayapura district, precisely in Kampung Bumi Sahaja, involved various elements of the community and government, infrastructure development was appropriate because it had been felt by the community and in terms of decision making, the opinions of local community leaders were taken into consideration by government. Furthermore, the community hopes that in the future the allocation of village funds should be prioritized for development activities that can revive the local community's economy and are in accordance with the vision and mission of Jayapura RegencyDownloads
References
Dewi, F. G. R., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(5).
Hardianto, H. (2022). Determinasi pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan desa: analisis dana desa dan alokasi dana desa (literature review manajemen keuangan). Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(1), 266-275.
Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(3), 430-442.
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).
Lituhayu, D. (2019). Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa. GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 4(1), 17-25.
Makhfudz, M. (2012). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. ADIL: Jurnal Hukum, 3(2), 380-407.
Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 1(2), 164-164.
Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. Jurnal Politik Profetik, 1(1).
Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 214-239.
Nugroho, R. (2009). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review, 2(2), 210-229.
Paselle, E., Setyawati, S., Riyanto, T., & Benni, A. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan. Jurnal Administrative Reform, 6(2), 52-66.
Rahayu, S. (2012). Peraturan Daerah Dalam Prespektif Partisipatif. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/.
Saleh, H. A. (2016). Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, 1(1), 1-24.
Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 11(01), 14-24.
Syamsi, S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 3(1).
Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 323-344.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Yulianah, Y. (2017). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 608-627.
Yusuf A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta : prenadamedia group.
