KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dimediasi Oleh Pengawasan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua

2023-08-19T14:08:04+00:00

The Effect of Accountability and Transparency on Local Government Performance Mediated by Financial Supervision in the Papua Provincial Government, supervised by Westim Ratang and J. A. Mollet. Thesis for Masters in Regional Finance at Cenderawasih University.

The purpose of this research is to know and analyze the effect; 1) Financial accountability for the performance of the regional government of the Papua Province, 2) Financial transparency towards the performance of the regional government of the Papua Province, 3) Financial accountability for the regional financial supervision of the Papua Province, 4) Financial transparency for the regional financial supervision of the Papua Province, 5) Financial accountability, transparency finance and financial supervision affect the performance of the regional government of Papua Province, 6) Financial accountability to the performance of local government through financial supervision of the regional government of Papua Province, 7) Financial transparency of the performance of local government through financial supervision of the regional government of Papua Province and 8) Financial supervision on the performance of the regional government of the Papua Province, 9) Variables that have a dominant influence on the performance of the regional government of the Papua Province.

The method used in this research is path analysis. The author uses path analysis (path analysis) because to determine causal relationships, with the aim of explaining the direct or indirect influence between exogenous variables and endogenous variables.

The results of the analysis show that: (1) Financial accountability influences regional financial management supervision. (2) Financial transparency affects regional financial management supervision. (3) Financial accountability influences local government performance. (4) Financial transparency affects local government performance. (5) Financial accountability, financial transparency and financial supervision affect the performance of local governments. (6) Financial accountability affects the performance of regional governments through supervision of regional financial management. (7) Financial transparency influences regional government performance through supervision of regional financial management. (8) Supervision of regional financial management affects the performance of regional governments. (9) Accountability has a dominant influence on the performance of the regional government of Papua Province.

Financial Performance Analysis and Review of Profitability Ratios at The BUMDes Cahaya Makmur

2023-08-19T14:08:04+00:00

The purpose of this study was to determine the financial performance of BUMDes Cahaya Makmur in terms of profitability ratios consisting of Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), and Return On Equity (ROE). This type of research is a type of descriptive research using a quantitative approach. The data was obtained from the financial statements of BUMDes Cahaya Makmur in Bakubakulu Village, Palolo District, Sigi Regency for the 2018-2021 period by carrying out data collection techniques through field research, observation, interviews and documentation in the form of photos in BUMDes Cahaya Makmur.

The results of data analysis on the profitability ratios of the Cahaya Makmur BUMDes on the Gross Profit Margin ratio in 2018 (95.09% > 24.90%), in 2019 (225.13% > 24.90%), in 2020 (27.75% > 24.90%), and in 2021 (51.91% > 24.90%) with results above the standard until it is said to be quite good even though it has decreased. On the Net Profit Margin ratio of the four years 2018 (95.09% > 3.92%), 2019 (225.13% > 3.92%) and 2020 (27.75% > 3.92%) until 2021 (51.91% > 3.92%) got results that are far above the average value so that it is said to be very good. In the Return On Assets ratio in 2018 (1.07%), in 2019 (1.08%), in 2020 (0.22%) and in 2021 (0.54%) these values are far below the industry standard values Return On Assets (5.98%) so that it has not been used properly, this is the same as the Return On Equity value of the four years, namely 2018 (1.08%), 2019 (1.23%), 2020 (0 .5%) and in 2021 (2.06%) where this value is far below the industry standard Return On Equity (8.32%) which means the results from each year have not been used properly.

Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Menggunakan Model Ongoing Performance Management and Measurement

2023-08-19T14:08:04+00:00

Organisasi pemerintahan melakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran. Pengukuran kinerja organisasi Pemerintah didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan kinerja organisasi terukur pada capaian target atas program/kegiatan tanpa memperhatikan indikator kinerja yang disusun telah tepat sasaran atau belum.

Penelitian ini melakukan evaluasi atas indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Maybrat Â Â Alat analisis yang digunakan adalah model logika dan analisis empat kuadran Friedman (model cetak biru kinerja). Tujuan penelitian adalah mengetahui indikator kinerja yang berorintasi pada upaya atau hasil.

hasil analisis keterkaitan terhadap kelompok outcomes diketahui bahwa indikator output pada Dukcapil Kabupaten Maybrat masih berorientasi pada service delivery outocmes, menandakan bahwa kinerja Dukcapil selama ini masih berfokus pada banyaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2016-2020

2023-08-19T14:08:04+00:00

Keuangan daerah menjadi penopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam mengelolanya. APBD harus dikelola sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Papua serta menganalisis kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian ini berjenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara umum, evaluasi APBD mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pengaruh pendapatan APBD terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua tidak signifikan.

Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat

2023-08-19T14:08:40+00:00

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisa: 1) Pengaruh Upah Minimum, PMDN, Belanja Modal terhadap tingkat pengangguran di KabupatenÂ Perbatasan dan Pesisir Provinsi Kalimantan Barat; 2) Pengaruh Upah Minimum, PMDN, Belanja Modal,Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di KabupatenÂ Â Â Perbatasan dan Pesisir Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan yang digunakan pendekatan kuantitatif dan jenis assosiatif. Jenis data adalah jenis data panel, analisis menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Kesimpulan: 1) UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun Kabupaten Pesisir; 2) PMDN maupun Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir; 3) UMK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan, tetapi di Kabupaten Pesisir berpengaruh signifikan dan negatif; 4) PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017-2021

2023-08-19T14:09:14+00:00

Kebijakan otonomi daerah melahirkan kebijakan desentralisasi yang menjadikan daerah tersebut berwenang dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Mulai dari pengelolaan sumber daya hingga perencanaan keuangan pemerintah daerah bebas untuk mengaturnya. Kota Surabaya yang diberi kebebasan karena sifat otonomi daerah yang diberikan wajib melakukan analisis keuangan. Hal ini bertujuan untuk melihat realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Surabaya tahun 2017-2021. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan rasio kemandirian Pemerintah Kota Surabaya bersifat Delegatif atau sangat mandiri dimana peran pemerintah pusat tidak domininan dan hampir dikelola sendiri. Pada Rasio efektifitas menunjukan kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya bersifat efektif. Sedangkan dalam rasio efisiensi masih menunjukkan kinerja yang kurang efisien dalam pengeluaran daerah. Sementara itu, untuk rasio aktivitas menunjukkan prioritas alokasi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan peran pemerintah pusat tidak dominan dengan kefektifan yang tinggi dalam pengelolaan keuangan tetapi kurang efisien dalam pengelolaan pengeluaran keuangan dan alokasi dana lebih besar untuk belanja tidak langsung.

Analisis Berbagai Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat

2023-08-19T14:09:52+00:00

Research on influence The purpose of this study was to analyze the influence of budgetary participation variables, quality of human resources, internal control systems, and utilization of information technology, on the performance of employees of the Office of Industry and Trade of West Papua Province, which has been carried out. The purpose of this study was to analyze the influence of these four variables on the Performance of the Office of Industry and Trade of West Papua Province. This research was conducted at the Office of Industry and Trade of West Papua Province. The population of this study were 67 civil servant respondents. The sample selection method used was purposive sampling. The analytical method used is hypothesis testing.Â The results showed that the four variables: the influence of the variable participation in budget preparation, the quality of human resources, the internal control system, and the use of information technology, were positively correlated with the performance of employees at the West Papua Province Industry and Trade Office. Increasing these four variables can encourage increased employee performance.