Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam penataan ruang guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum penataan ruang guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membutuhkan penyesuaian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara terpadu. Implementasi dari penataan ruang yang dituang dalam Rencana Tata Ruang Sulawesi Utara yang berlaku saat ini masih terdapat permasalahan baik dalam perizinan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, ketidakjelasan tapal batas, serta pencemaran lingkungan. Hal tersebut disebabkan akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pengusaha-pengusaha dalam pemanfataan ruang wilayah di Sulawesi Utara. Selain itu, pengendalian penataan ruang dari pemerintah daerah juga masih belum maksimal dalam mengawasi dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang masih marak terjadi saat ini.