Analisis Yuridis Kedudukan Otorita IKN sebagai Pemerintahan Daerah Khusus dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstrak

Problematika konstitusional terkait prinsip daerah otonomi khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan prinsip demokrasi daerah menunjukan bahwa Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus yang tidak memiliki lembaga perwakilan daerah serta dipimpin oleh pejabat yang diangkat Presiden. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap UUD NRI 1945, Undang-Undang IKN, serta doktrin dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otorita IKN memiliki karakter hibrida yang menimbulkan ketidakpastian dalam aspek hierarki peraturan, akuntabilitas, dan prinsip checks and balances. Meskipun pembentukan IKN didasarkan pada Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 melalui konsep otonomi asimetris, implementasinya cenderung mengarah pada sentralisasi kewenangan dan berpotensi menciptakan defisit demokrasi di tingkat daerah. Dengan demikian, pentingnya rekonstruksi tata kelola Otorita IKN melalui penguatan pengawasan, kejelasan hierarki peraturan, dan peningkatan partisipasi publik guna menjamin akuntabilitas dan kelangsungan demokrasi di tingkat daerah.