Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mendekolonisasi dan menyelaraskan sistem
hukum pidana nasional. Perbedaan fundamental dari kodifikasi sebelumnya, selain dihapuskannya
kategori pelanggaran, adalah dihilangkannya pidana mati sebagai pidana pokok. Secara historis, pidana
mati dipandang tidak selaras dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia dan karenanya tidak
merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji peran Pancasila sebagai fondasi filosofis dalam pembentukan sistem pidana dan
perumusan tujuan pemidanaan di dalam KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian
hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, temuan penelitian
menunjukkan bahwa sifat terbuka sistem ideologi Pancasila memungkinkan pengaturan eksplisit tujuan
pemidanaan dalam hukum positif yang mengakomodasi orientasi retributif sekaligus korektif, rehabilitatif,
dan restoratif. Lebih lanjut, tujuan pemidanaan yang dijabarkan dalam Pasal 51 KUHP baru
memperlihatkan keselarasan substantif dengan sila-sila Pancasila: (1) tujuan preventif merefleksikan Sila
Kedua; (2) reintegrasi narapidana berpedoman pada Sila Kelima; (3) resolusi konflik selaras dengan Sila
Ketiga dan Keempat; serta (4) penumbuhan rasa penyesalan mencerminkan Sila Pertama. Dengan
demikian, pembaruan hukum pidana nasional telah berhasil mentransformasi Pancasila dari sekadar cita
ideal menjadi tolok ukur normatif yang operasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana.