Urgensi Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Era Digital

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi pembaruan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di era digital serta mengkaji arah pembaruan hukum yang diperlukan dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola korupsi dari bentuk konvensional menjadi korupsi digital yang lebih sistematis, tersembunyi, lintas negara, dan difasilitasi secara elektronik. Dalam konteks
ini, kebijakan hukum pidana Indonesia masih menghadapi hambatan berupa disharmoni antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan hukum pidana diperlukan melalui penguatan kriminalisasi korupsi berbasis digital, perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi, modernisasi alat bukti elektronik, dan sinkronisasi lembaga penegak hukum. Dengan demikian, pembaruan kebijakan hukum pidana merupakan kebutuhan mendesak agar pemberantasan korupsi mampu beradaptasi dengan tantangan era digital.