Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dalam Perspektif Due Process of Law: Rekonstruksi Batas Awal Penyelesaian Perkara Pidana

Abstrak

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dalam hukum acara pidana Indonesia menimbulkan persoalan konseptual dan prosedural karena proses penyelesaian perkara dapat dilakukan ketika status suatu peristiwa sebagai tindak pidana belum sepenuhnya terkonfirmasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan penyelidik, jaminan perlindungan hak para pihak, serta kesesuaiannya dengan prinsip due process of law. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan merumuskan batas awal yang proporsional bagi penyelesaian perkara pidana secara restoratif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif sejak tahap penyelidikan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didahului oleh standar minimum yang memastikan adanya indikasi awal tindak pidana, keterhubungan para pihak dengan peristiwa yang diperiksa, serta kesukarelaan dalam proses perdamaian. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi berupa pre-restorative procedural threshold sebagai batas awal penerapan keadilan restoratif, yang mencakup verifikasi awal mengenai dugaan tindak pidana, identifikasi sementara korban dan pihak yang bertanggung jawab, pemeriksaan kelayakan perkara, serta pengujian kesukarelaan para pihak. Rekonstruksi tersebut diperlukan untuk menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang tetap tunduk pada prinsip legalitas prosedural, perlindungan hak, dan due process of law.