IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-El) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASMAT
DOI:
https://doi.org/10.31957/japp.v1i1%20Feb.2734Abstract
Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Asmat menghadapi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan KTP-El. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Permasalahan dan keberhasilan implementasi kebijakan KTP-El tentunya juga tergantung pada pihak Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, selaku lembaga pelaksana teknis. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan KTP-El di Kabupaten Asmat apabila ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan KTP-El. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan pengurus dan verifikasi data. Hasil penelitian menunujukkan bahwa dalam implemetasi kebijakan KTP-EL di Kabuapten Asmat sudah cukup baik, namun masih menghadapai beberapa permasalahan. Ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan yang masih menunjukkan kekurangan yang dialami oleh pemerintah daerah kabupaten Asmat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat terus berupaya dalam memberi pelayanan terhadap KTP-EL. Bentuk kegiatan implemetasi dari kebijakan Kemendagri tentang program KTP-EL adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara eletronik yang sebelumnya secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebjiakan pelaksanaan program KTPP-EL adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan mayarakat.
Kata Kunci: Implemetasi, Kendala, dan Upaya Kebijakan KTP-El.
ABSTRACT
The population and civil regsitration regency in Asmat Distric is face various constrains in the implementation of e-ID Card policy, Therefore, it is need to carry out the evaluation toward its policy. The problems and succes of the implemetation policy for e-ID program are also depending on the population and civil registration regency in Asmat Distric, as the technical implementation instituion. The purpoes of this research are knowing the implentation of e-ID in Asmat Distric. Based on approach used, this kind of research is qualitative research. This research implemented in the population and civil registration regency in the Asmat Distric. The object investigated in this research is the implementation policy of e-ID program. The data collection techniques used is through interview, observation, and the literature study. The data anlysis used is descriptive qualitative through data reduction, the presentation of data and the verifiacation data. The result of the research showed that the implementation of e-ID cards in Asmat District is good enough, but still faces some problems. This is seen from the execution on the ground that still show deficiencies experince by the local government Asmat Distric. Form of implementation of the policy activities of the Ministry of Interal afffairs of e-ID card program that was previously manually. The purpose of government to make policy implemetation of e-ID card is for the creation of orderly administration and prevent the negative impact of the use of manual ID card made by parties who are not responsible for harm to the government and society
Keywords: The Implementation Policy, Constrains and Efforts of the Electronic Identity Card (E-ID)
Downloads
References
Agustino, L. (2008). Politik dan kebijakan publik. Bandung: AIPI Bandung Puslit KP2W, Lemlit Unpad.
Anderson, James E, (1999), The Mercantilist Index of Trade policy, “NBER Working Papers 6870, National Bureau of Economic Research, Inc.
Baijuri., & Yuwono, T. (2003). Kebijakan umum implementasi. Jakarta: LP3ES.
Barata & Adya, A. (2003). Dasar-dasar pelayanan prima. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Carl Van Horn dan Donal Van Meter (1975). Model-model dalam Kebijakan Implementasi. Yogyakarta
Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
Islamy, M (2000). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Jones, C (1991). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Mustopadidjaja, A. (2002). Manajemen, Proses Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administasi Negara
Nugroho, R (2008). Public Policy. Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai the Fifth Estate, Metode Kebijakan. PT. Elex Media Komputindo Jakarta.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI
Tahir, Arifin (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alvabeta
Tangkilisan, H. N (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta.
Wahab, A. S, (1997), Analisis Kebijakan Publik Teori Dan Aplikasinya. Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw, Malang.
Wahab, A. S. (2008). Analisis Kebijaksaan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Wahab, A. S. (1991). Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Wahab, A. S. (2002). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Wibawa, S., Yuyun Purokusumo & Pramunisto, A. (1994). Evaluasi Kebijakan Public. Jakarta: PT. Raja Grafondo Gajah Mada.
Widodo, J. (2007). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo, Yogyakarta.