OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
DOI:
https://doi.org/10.31957/japp.v1i2%20Jun.2753Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta faktor pendukung dna penghambat Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Teluk Wondama. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Informasn sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan dianalisis menggunakan data kualitatif.
Hasil penelitian diperoleh bahwa optimalisasi pengawasan DPRD Kabupaten Teluk Wondama melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Kabupaten Teluk Wondama juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara adminsitrasi misalnya pembuatan raperda baru, Penghentian proyek maupun program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kabupaten Teluk Wondama juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi karena DPRD berasal dari partai politk sehingga fungsi pengawasan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan keterbatasan kualitas Sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas dan sarana. Tetapi untuk meminimalisasikan suatu penghambat DPRD Kabupaten Teluk Wondama memiliki suatu perangkat komisi sesuai bidangnya yang di optimalkan untuk melakukan pengawasan, Selain itu juga adanya pengawasan lembaga intern dari pemerintah pusat seperti Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang merupakan lembaga intern yang membantu DPRD dalam Pemeriksaan keuangan daerah.
Kata Kunci: Optimalisasi, Pengawasan, DPRD, Kabupaten Teluk Wondama
ABSTRACT
This study aims to obtain an overview of the optimization of the supervisory function of the Member of the People’s Legislative Assembly as well as the supporting and inhibiting factors in Realizing Good Governance in Teluk Wondama Regency. This type of research is descriptive qualitative. Sources of data used include primary data and secondary data. Information as many as 6 people. Data collection techniques used interview guidelines and analyzed using qualitative data. The results showed that the optimization of the supervision of the Teluk Wondama Regency member of the People's Legislative Assembly includes supervision of the implementation of regional regulations and other laws and regulations, regional head regulations, APBD, government policies in implementing regional development programs and the Teluk Wondama Regency member of the People's Legislative Assembly is also responsible for supervising Public services. The supervision carried out includes administrative corrective actions such as the making of a new regional regulation, termination of projects and programs. For field supervision, the DPRD of Teluk Wondama Regency also went to the work site to ensure that the work had been carried out in accordance with the plans and regulations. Supporting and inhibiting factors for optimization are because member of the People's Legislative Assembly. comes from political parties so that the supervisory function of the council is always busy in dealing with the affairs of political parties, has not been able to optimize the supervisory function, limited quality of human resources, limited facilities and facilities. However, to minimize an obstacle, the DPRD Teluk Wondama Regency has a commission set according to its field which is optimized to carry out supervision. In addition, there is supervision of internal institutions from the central government such as the Financial and Development Supervisory Agency and the Regional Supervisory Agency which are the an internal institution that assists the DPRD in regional financial audits.
Keywords: Optimization, Supervision, Provincial Legislatives Council, Wondama Bay Regency
Downloads
References
Aminuddin, A. (2015). Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara (2003). skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
Fauzi, A. (2014). Fungsi pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Hukum Dan Dinamika Masyarakat VOL. 1 NO. 2014.
Budiyono, B. (2013). Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Goverment. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Bungin, B. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Inmedia.
Hahury, J. F. (2014). Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Good Governance. Fokus, Jilid 12, Nomor 2, Maret 2014, hlm. 265-278.
Kemendagri. (2011). Pengelolaan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kemendagri.
Saputra, Y. (2019). Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan. Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019.
Sugiyono (2013). Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta bandung.
Tresiana, N. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
