Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Papua Periode 2008-2013

Penulis

  • Ary Anjani Denis Universitas Cenderawasih
  • Mesak Ick Universitas Cenderawasih
  • Robert M. WST. Marbun Universitas Cenderawasih https://orcid.org/0000-0003-4784-8503

DOI:

https://doi.org/10.56076/jkesp.v2i1.2057

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendapatan Provinsi Papua dan kinerja belanja Provinsi Papua tahun 2008-2013. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data runtun waktu selama enam tahun yaitu tahun 2008-2013. Objek yang diteliti adalah hasil laporan realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua serta realisasi belanja Provinsi Papua selama enam tahun. Metode analisis data yang digunakan adalah efektivitas pendapatan dan daya serap belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan secara deskriptif Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dilihat dari Efektivitas Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2008-2013, secara umum dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi Pendapatan yang diperoleh Provinsi Papua sebesar 100,66%. Sedangkan Kinerja Keuangan Belanja Daerah Provinsi Papua dilihat dari Daya serap Belanja, realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua mampu melakukan daya serap dalam penggunaan anggarannya. Sehingga dalam hal ini daya serap belanja Provinsi Papua dapat dikatakan cukup baik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Ary Anjani Denis, Universitas Cenderawasih

Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

Mesak Ick, Universitas Cenderawasih

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

Robert M. WST. Marbun, Universitas Cenderawasih

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

Referensi

Ananda. Chitra, 2013, Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Tahun Aggaran 2009-2011 (Skripsi).

Azhar, M. K. S. ,2010, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah (Jurnal).

Dwirandra, A.A.N.B.,2006, Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Proponsi Bali Tahun 2002-2006. Universitas Udayana Bali (Jurnal).

Frediyanto. Yanuar.,2010, Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah (Skripsi).

Gideon, T.B.S.P.H., 2007, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Satya Wacana. Salatiga.

Kaho. Josef Riwu,1991, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: CV. Rajawali.

Kadarwati. Ningdyah Sari,2007, Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 Tentang Kriteria tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran belanja.

Mahmudi,2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Ohei. F. I. ,2003, Analisis Keuangan Daerah Provinsi Papua Dengan Berlakunya Otonomi Khusus (UU No. 21/2001). Universitas Diponegoro. Semarang (Tesis).

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Savitry Ermitha,2013, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 Di Kota Makassar (Skripsi).

Tripatria,2011, Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Berdasarkan Kinerja Keuangan pada Era Otonomi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Universitas Negeri Malang. Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18 Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wulandari, Anita, 2001, Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November. (Online) (http://www.scribd.com/doc/101754251/JAUJ-Vol-09-No-2-Desember-2011 diakses tanggal 27 Maret 2015.

Yuliati, 2001, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPPYKPN.

Unduhan

Diterbitkan

2015-04-01

Cara Mengutip

Denis, A. A., Ick, M., & Marbun, R. M. W. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Papua Periode 2008-2013. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 2(1). https://doi.org/10.56076/jkesp.v2i1.2057

Terbitan

Vol 2 No 1 (2015)

Bagian

Articles

Lisensi

Hak Cipta (c) 2022 Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).