Efektivitas Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan Di Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2013-2015
DOI:
https://doi.org/10.56076/jkesp.v3i1.2071Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dua hal, (1) untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menjalankan proses pengelolaan keuangan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan MONEV terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dana otsus sektor kesehatan; (2) untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan sektor kesehatan yang dibiayai dana Otsus terhadap masyarakat setelah diberlakukannya Perdasus No. 25/2013. Populasi yang akan diamati dalam kajian ini adalah seluruh organisasi sosial sektor kesehatan dan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Paniai. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, trend, frekwensi, dan persentase untuk data kuantitatif, sementara data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancana mendalam dan pengamatan dianalisis menggunakan content analisys dan fenomena nyata dalam perencanaan dan pengelolaan dana Otsus. Salah satu poin dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam hal pengimplemen- tasian program dan kegiatan yang dibiayai dana otsus sektor kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum sepenuhnya mengacu pada regulasi-regulasi yang memayunginya.
Kata Kunci: dana otsus, pengelolaan keuangan, efektivitas pemanfaatan, Perdasus 25/2013.
Unduhan
Referensi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai. 2014. Paniai Dalam Angka. Enarotali.
Bappeda Provinsi Papua. 2009b. Studi Dampak RESPEK Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kampung. Bappeda. Tidak dipublikasi.
Pemerintah Kabupaten Paniai. 2013. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013. Enarotali.
Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai. 2013. Rencana Strategis Pembangunan Lima Tahun Dinas Kesehatan 2013-2015. Enarotali.
Pemerintah Provinsi Papua. 2013. Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua, Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua. 2014. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua, Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua. 2014. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan sebesar 15% Untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua, Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua. 2014. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun 2014, Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua. 2015. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, Jayapura.
Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai. 2013. Rencana Definitif Kabupaten Paniai Tahun 2013. Enarotali.
Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai. 2014. Rencana Definitif Kabupaten Paniai Tahun 2014. Enarotali.
Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai. 2015. Rencana Definitif Kabupaten Paniai Tahun 2015. Enarotali.
Pemerintah Kabupaten Paniai. 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018. Enarotali.
Salle, A., (2011) Akuntabilitas Keuangan : Studi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Disertasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
Solossa, J.P. (2005) Otonomi Khusus Papua Dalam Menghadapi Disintegrasi Bangsa, Disertasi, Universitas Padjajaran.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2016 Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).