IMPLEMENTASI PENEMPATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT) PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DOI:
https://doi.org/10.31957/jkp.v4i1.1653Keywords:
Implementation, Open Selection, Prime Leadership PositionsAbstract
This study aims to find out the implementation of the primary high leadership position selection system (JPT) openly in jayapura district government and to parse the factors that hinder its implementation. The method in the study is a descriptive method with a qualitative approach. The data was collected with in-depth interviews with research informants. In addition, it is supported by field observations as well as through documenting. Informants are determined by purposive techniques. Data analysis includes reduction, presentation and drawing conclusions. The results of this study show that the implementation of JPT selection has not been in accordance with the objectives to be achieved. These factors are influenced by the lack of desire and motivation of the apparatus to participate in the selection. Another factor that causes the implementation does not go well is due to the low competitive spirit of the apparatus concerned accompanied by unpreparedness. While from asn from outside Jayapura district is due to the high cost of needs, inadequate aspects of facilities and infrastructure, as well as comfort factors in the current position. While other inhibitory factors indicate that communion to prospective selection participants has not been effective with a narrow scope.
Downloads
References
Agustino, Leo. (2006). Dasar-dasar kebijakan Politik (Edisi Revisi). Bandung: alfabeta.
Chairunnisa, Frida dan Muhammad Firdaus. (2016). Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Untuk Mereformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Enrekang. Jurnal Administrasi Publik Vol.XII No.1, 41-51.
Dewi, Nirmala Krishna. (2017). Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Kabupaten Kubu Raya. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada.
Febrina, R. (2021). Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen ASN di Kabupaten Kampar. Journal of Governance Innovation, 3(1), 73–88.
Hartini, Sri. (2010). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
Manan, Bagir. (2005). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi. Jakarta : Rajawali Press.
Moleong, Lexy J. (2009). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito.
Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS: Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada pada Masa Pandemi. JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(1), 1–14. https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32065
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratib Sulistyastuti. (2015). Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
Richi, Y., Bulkani, B., & Sari, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Pencerah Publik, 7(2), 35–45.
Sudrajat, Tedi. (2014). Eksistensi Kebijakan Pengisian Jabatan Struktural dalam Kerangka Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Merit. Jurnal Kebijakan dan Manajemen ASN Vol. 8 No.1 Th.2014, 67-71.
Sugiono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Suharman, Edi. (2017). Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal IUS Vol V No. 2. Th.2017. BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 220-232.
Sunaryo, Bambang & Cicellia, Celly. (2014). Nilai Penting Konsep Affirmative Action Policy dalam Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Merit. Jurnal Kebijakan dan Manajemen ASN, 8(1): 1-11.
Thoha, Miftah. (2010). Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia Cetakan ke 4. Jakarta : Kencana Hal. 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparatur sipil negara.
Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Waloni, Y., Rorong, A., & Laloma, A. (2019). Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Jabatan Struktural di Dinas Sosial Kab. Kep. Talaud. Jurnal Administrasi Publik, 5(75).
