PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

Vinsensius Jehandu, Agustinus Salle, Paulus K Allo Layuk

Abstract


The purpose of the study is to identify the relationship between public perceptions about audit opinion, audit findings and the level of corruption in Papua Province (Case Study of the Government of Keerom Regency, Jayapura Regency and Sarmi Regency). A sample of 120 respondents consisted of 40 respondents from each district. Data collection techniques through questionnaires and data analysis using the Partial Least Square (PLS) approach. The results showed the greater the perception of audit opinions the greater the trust in corruption handled by the auditor. Meanwhile, the results of the study showed that the magnitude of audit findings carried out by BPK influenced the level of corruption that occurred. Audit findings can detect corruption in the government and local government efforts to make improvements according to the auditor's recommendations can significantly reduce the level of corruption.

Full Text:

PDF

References


Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS, cetakan. Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Political Economy , 115, 200-249.

Gupta, S., Davoodi, H., & Alonsi-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of Governance , 3, 23-45.

Simanjuntak, F., Digdowiseiso, K., & Saputro, P. A. (2010). Mengukur korupsi di Indonesia. Jakarta: Asia Foundation.

Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2009). Propensities to engage in and punish corrupt behaviour: Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore. Journal of Public Economies , 93, 843-851.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui. Jurnal Akuntansi Pemerintah , 2 (1).

Yuda, H. (2010). Korupsi dan industrialisasi pilkada. Diambil kembali dari www.antikorupsi.org

Dwiputranti, E. (2008). Efektivitas laporan hasil temuan pemeriksaan dalam mewujudkan reformasi transparansi fiskal dan akuntabilitas sector publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi , V (4).

Kaufman, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2006). Measuring corruption: Myths and realities. The World Bank .

Schelker, M., & Eichenberger, R. (2010). Auditors and fiscal policy: Empirical evidence on a little big institution. Journal of Comparative Economics (38), 357-380.

Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China’s provincial panel data. China Journal of Accounting Research , 5.

Khan, M. A. (2006). Role of audit in fighting corruption. St. Petersburg, Russia: Ad Hoc Group Meeting on “Ethics, Integrity, and Accountability in the Public Sector: Re-buildingPublic Trust in Government through the Implementation of the UN Convention against Corruption.

Huefner, R. J. (2011). Fraud risks in local government: An analysis of audit findings. Journal of Forensic & Investigative Accounting , 3 (3), 111-125.

Virgasari, A. (2009). Hubungan antara opini audit pada laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum dengan kinerja keuangan daerah. : Universitas Brawijaya.

Kurniawan. (2013). Laporan keuangan pemerintah daerah: problematika dan solusi. Diambil kembali dari http://inspektorat.slemankab.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-problematika-dansolusi

Arles, L. (2014). Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Fraud : Predator vs. Accidental Fraudster Diamond theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik) Suatu Kajian Teoritis. Riau: Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Pewarta Indonesia. (2012). Korup, Wakil Bupati Keerom Dilaporkan ke KPK. Diambil kembali dari http://www.pewarta-indonesia.com/ppwi/pengurus-cabang/7366.html

Papua News. (2017). Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Sarmi Dilimpahkan Ke Kejaksaan Jayapura. Diambil kembali dari https://papuanews.id/2017/08/22/kasus-korupsi-pembangunan-jalan-di-sarmi-dilimpahkan-ke-kejaksaan-jayapura/

Antara Papua. (2015). Puluhan warga Sarmi pertanyakan terdakwa korupsi dibebaskan. Diambil kembali dari https://papua.antaranews.com/berita/450072/puluhan-warga-sarmi-pertanyakan-terdakwa-korupsi-dibebaskan

Berita Satu. (2014). Teribat Korupsi Mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Keerom Ditangkap. Diambil kembali dari http://sp.beritasatu.com/home/teribat-korupsi-mantan-kepala-dinas-pu-kabupaten-keerom-ditangkap/62397

Shah, A. (2007). Performances Accountability and Combating Corruption. Washington DC: The World Bank.

Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Ed.1. Yogyakarta: Andi Offset.

Agung, G. R. (2008). Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep Praktik Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.

Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

Masyitoh, R. D., W, R., & Dyah, S. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010.

Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara , 16-19.

Rini, & Sarah, A. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. Jurnal Etikonomi , 13 (1).

Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 8 (2), 95-189.

Ferraz, C., & Finan, F. (2011). Electoral accountability and corruption: Evidance . American Economic Review , 101 (4).

Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Accounting Anaysis Journal , 2 (3).

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi. Jakarta.

Tanzi, V. (2008). Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. International Monetary Fund Staff Papers , 45 (4).

Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2013). Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature. Washington DC: Management System International.

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination. Mason: SouthWestern.

Silverstone, H., Pedneault, S., Rudewicz, F., & Sheetz, M. (2007). Forensic Accounting and Fraud Investigation for NonExperts. New Jersey: John Wiley & Sons.

Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Sukamto, E. (2007). Perbandingan Persepsi Antara Kelompok Auditor Internal, Akuntan Publik, Dan Auditor Pemerintah Terhadap Penugasan Audit Kecurangan (Fraud Audit) Dan Profil Auditor Kecurangan (Fraud Auditor). Semarang: Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2007). Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah, Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi , 11 (1), 1-86.

Rini, & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis , 4 (1), 73-90.

Siregar, R. A., & Setyaningrum, D. (2012). Analisis Pengaruh Peran Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) Terhadap Opini Dan Temuan Audit. Jakarta: Universitas Indonesia.

Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016). e-Proceeding of Management , 4 (2), 1638.

Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit WTP Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Aktual , 4 (1), 22-33.

Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 14 (2), 1150-1182.

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan kelimabelas. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan. Semarang: BP Undip




DOI: https://doi.org/10.31957/keuda.v4i3.1097

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 KEUDA : JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

__________________________________________________________________________________________________________
Print ISSN : 2477-7838 | e-ISSN : 2581-0286

Creative Commons License
The Journal Keuda work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INDEXED BY:
sinta   googlescholar   Garuda   neliti   ICI   SIS