THE EFFECT OF CHARACTERISTICS OF LOCAL GOVERNMENTS AND BPK AUDIT OPINIONS ON FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS (Empirical Study on Regencies/Cities in Papua Province in 2018-2019)

Abner SP Marlissa; Siti Rofingatun; Rudiawie Larasati

doi:10.52062/jakd.v16i1.1850

Authors

Abner SP Marlissa
Siti Rofingatun
Rudiawie Larasati

DOI:

https://doi.org/10.52062/jakd.v16i1.1850

Keywords:

Regional Wealth Level, Regional Dependence Level and Audit Opinion on Regional Financial Performance.

Abstract

This study aims to determine the effect of Wealth Level, Dependency Level and Audit Opinion on Financial Performance. The independent variables in this study are the level of wealth, the level of dependence and audit opinion and the dependent variable is the financial performance. The population in this study was a total of 30 Regency/City Regional Governments of Papua Province who were recorded in the Financial Audit Agency for the 2018-2019 period. The sample in this study is the number of audit results reports at the Papua Province Regency/City Financial Audit Agency for the 2018-2019 period. The type of data in this study is quantitative data. The source of data used in this study is secondary data in the form of financial statements in 2018 to 2019 obtained from the Financial Audit Agency (BPK). Data analysis used descriptive statistics, classical assumption test, multiple analysis, and hypothesis testing. Results Based on the research shows that partially and simultaneously the Regional Wealth Level Audit, Dependence Level and Opinion have a significant effect on Financial Performance. This significant effect indicates that the expected hypothesis can be accepted. The significant hypothesis explains that a high level of regional wealth, dependence and audit opinion can increase the number of distributions of financial performance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta. . 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. . 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mustikarini dan Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin, 20-23 September 2012

Julitawati, et al. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Kementerian Dalam Negeri RI. 2011. Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tingkat Nasional. http://otda.kemendagri.go.id/ diakses pada 3 Maret 2015. . 2012. Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tingkat Nasional. http://otda.kemendagri.go.id/ diakses pada 3 Maret 2015. . 2013. Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tingkat Nasional. 228 Risma D A, Prayitno B, Alamsyah MT. Jurnal InFestasi Vol.11, No.2, Desember 2015 http://otda.kemendagri.go.id/ diakses pada 20 Mei 2015.

Hasibuan dan Abdul Nasser. 2009. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Kusumawardani, Media.2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.

Setyo Prayitno (2012). Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap KInerja Keuangan Pemerintah Daerah, Perpustakaan, uns.ac, 2012.

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.. Universitas 11 Maret. Surakarta.

Suhardjanto dan Maranti (2010). Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Charactheristics: Evidence From Indonesian Municipalities. Journal Public Policy January 2010.

Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

Patrick, Patricia A. 2007. The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Ph.D. Dissertation, The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 229 Risma D A, Prayitno B, Alamsyah MT. Jurnal InFestasi Vol.11, No.2, Desember 2015 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.