FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DISTRIK DI PROVINSI PAPUA (KAJIAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 2018)
DOI:
https://doi.org/10.31957/jkp.v4i1.1650Kata Kunci:
Formulation, Policy, Expansion, District, PapuaAbstrak
The purpose of this research is to highlight two things, namely, first, the issue of the process of determining the policy agenda for the expansion of districts in Papua Province. Second, the determinants that support and hinder the division of the District in Papua Province. The research method used is descriptive qualitative. With the research location in Papua Province. The technique of determining informants is carried out by snowball, for those who have knowledge of the proposed district expansion areas in Papua Province. Then, the data collection techniques used were observation and interviews, then the research instruments included, interview guides, and recording devices. Data analysis techniques through the stages of data categorization, data description and data interpretation. The results show that firstly, the preparation of the expansion policy agenda in Papua province, when viewed from the regulation of the Special Autonomy Law in general, contains the importance of reviewing aspects of the locality of Papua Province, therefore it is possible to produce affirmative policies as an alternative to contextualizing the locality with national policies related to expansion. District in Papua. Second, the supporting factor is that with a variety of resources owned, the state or government can provide opportunities to improve the quality of human resources in the regions, especially Papua Province through the policy of regional expansion. Then the inhibiting factor is the dilemma of the expansionary requirements and in fact contradicts the context of the Papua Province region.Unduhan
Referensi
Agustino, L. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Amir, Sujianto, Yuliani, F. (2018). Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Pelayanan Masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(1) : 42-51.
Ali, Mawar, S., Syah, M.H.N. (2018). Dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik ditinjau menurut sistem hukum indonesia. Jurnal Petita, Vol. 3(2), 224-239.
Adhayanto, O., Handrisal, & Irman. (2016). Kajian Strategis Pemekaran Kecamatan Di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau). Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, 560–572.
Creswell, J. W. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
Dunn, William N. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi,Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Miles, & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru. UI Press.
Muqoyyidin A.W. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: konsep fakta empiris dan rekomendasi ke depan. Jurnal konstitusi, Vol. 10(2), 287-309.
Nugroho, R. (2011). Public Policy (Edisi ketiga). PT Elex Media Komputindo.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Taa, A., Ali, M., Candrabintari, W. (2019). Dampak pemekaran terhadap keutuhan budaya masyarakat distrik aifat utara di kabupaten maybrat. Jurnal faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2(2), 32-43.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Widiastutik, I.V. (2015). Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui kebijakan pemekaran kecamatan di kecamatan kedopok kota probolinggo. Jurnal kebijakan dan manajemen publik, Vol. 3(3).
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.
Zuliani, D., Martono, S. (2019). Optimalisasi kualitas pelayanan prima melalui kebijakan pemekaran wilayah kecamatan. Economic education analysis journal. Vol. 8(3), 866-878.
