IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK RUMAH SEWA DI KOTA JAYAPURA
DOI:
https://doi.org/10.31957/jkp.v5i1.2425Abstrak
This study aims to analyze and determine the implementation of rental house management policies in Jayapura City, as well as analyze the supporting and inhibiting factors for implementing the policy. This study uses a qualitative descriptive approach conducted in Jayapura City, the determination of informants is carried out by snowball. Data collection techniques used are observation and interviews. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Rental Houses in Jayapura City. Judging from the aspect of communication and information dissemination, it has been carried out by utilizing information technology and installing billboards as an appeal to the public to pay taxes, including rental house taxes. In the aspect of resources owned, the quality of the resources is inadequate and does not meet the adequacy aspect, so it is very necessary to hold training and technical guidance as well as increase the level of education to improve aspects of management and service delivery. Disposition is going quite well based on the high commitment that exists at the District office level. Then, the Bureaucratic Structure is based on the authority and responsibility given in governance, but does not yet have an SOP so that the division of tasks and main functions is still unclear. the supporting factor is the institutional aspect that involves all components of the related unit, as well as the commitment of all existing personnel in managing governance and providing services to the community. Then the inhibiting factors are the quality of human resources which are still very lacking and the lack of facilities and infrastructure to support governance in implementing these policies.Unduhan
Referensi
Agustino, L. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2018). Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Anderson, J. E. (1978). Public Policy Making. Second Edition, Chicago,Holt, Rinehart and Winston.
BPS. (2021). Kota Jayapura dalam Angka. Badan Pusat Statistik, Kota Jayapura.
Moleong, L. J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Usaha Rumah Sewa di Kota Jayapura
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 /PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib
Peraturan Walikota No 13 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak Rumah kost
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Truen RTH: Bandung
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi dari UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Wahab, S. A. 2008. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.
