THE EFFECT OF FISCAL BALANCE TRANSFER, FINANCIAL PERFORMANCE ON CAPITAL EXPENDITURE IMPACTING ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX OF PAPUA PROVINCE

Bonifasia Elita Bharanti

doi:10.52062/keuda.v4i3.1105

Authors

Bonifasia Elita Bharanti Universitas Cenderawasih

DOI:

https://doi.org/10.52062/keuda.v4i3.1105

Abstract

The structure of Regional Development Budget (hereafter APBD) of Papua Province, which is mostly sourced from Â Government transfers tends to increase every year. This requires prioritising the use of capital expenditure that can improve the welfare of the community. However, it is an irony that the poverty rate in Papua Province ranks first in Indonesia as indicated by the Human Development Index (HDI), below the national average HDI. The objective Â to analyse the structure of the APBD (General Allocation Fund - hereafter DAU, Special Allocation Fund - hereafter DAK and Revenue Sharing Fund - hereafter DBH) and financial performance of Papua's Human Development Index in 2013-2018 with capital expenditure as an intervening variable. Quantitative approach is used with secondary data type, which is processed using the IBM SPSS Amos application.Â This study indicate that the increasing APBD structure will be able to increase the HDI but capital expenditure does not mediate the APBD structure to the HDI. Furthermore, financial performance has no impact on increasing the HDI as the capital expenditure does not mediate financial performance on the human development index.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 3(6).

Anggraini, T. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. UNS (Sebelas Maret University).

Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.

Aziz, A., & Wulandari, R. (2014). Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit Dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik Terhadap Belanja Modal Daerah. Accounting Analysis Journal, 1, 1â€“20.

Batafor, G. G. (2011). Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT. Program PascaSarjana: Universitas Udayana.

Bisma, I., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Ganec Swara, 4(3), 75â€“86.

Budiartha, I. K., Badera, I. D. N., & Tonu, D. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Daya Saing dengan Keserasian Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 4, 44735.

Christy, F. A., & Adi, P. H. (2009). Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Paper The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.

Darwanto, & Yulia, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X.

Farel, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(2).

Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Keti). Jakarta: Salemba Empat.

Harianto, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, 26â€“28.

Hendarmin. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal EKSO, Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi UNTAN, 8(3), 144â€“155.

Ibnu, S. (1986). Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional. Jakarta: CV Rajawali.

Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Kusnandar, & Siswantoro, D. (2012). Pengaruh DAU, PAD, SILPA, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntanasi XV, Banjarmasin.

Lanjouw, P., Pradhan, M., Saadah, F., Sayed, H., & Sparrow, R. (2001). Poverty, Education, and Health in Indonesia: Who Benefits From Public Spending? The World Bank.

Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Keem). Yogyakarta: ANDI.

Martini, K., & Dwirandra, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi, 426â€“443.

Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal, 1(2).

Pangkey, A. H. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dearah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. Jurnal EMBA, 5(2), 2848â€“2858.

PP Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 4(1), 25â€“36.

Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 15(3), 2409â€“2438.

Sartika, N., Kirmizi, K., & Indrawati, N. (2017). Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sorot, 12(2), 121â€“135.

Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. Accounting Analysis Journal, 3(4), 553â€“562.

Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, 1(2), 109â€“124.

Suryaningsih, N. N., Utama, M. S., & Yasa, I. N. M. (2015). Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 40(8), 537â€“554.

Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(1), 183â€“191.

Susantih, H., & Saftiana, Y. (2009). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi, 12.

Swandewi, A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. J Ekon Bis, 3(7), 356â€“376.

Yanto, E., Ridwan, & Fattah, V. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Survei Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah). E Jurnal Katalogis, 6(2), 125â€“135.

Zebua, W. F. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). Universitas Brawijaya.