REFOCUSING, RELOKASIANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020

Sugiyono Sugiyono; Adolf Z.D. Siahay; Simson Werimon

doi:10.52062/keuda.v6i3.1886

Authors

Sugiyono Sugiyono
Adolf Z.D. Siahay
Simson Werimon

DOI:

https://doi.org/10.52062/keuda.v6i3.1886

Abstract

Sugiyono, 2021. Refocusing, Budget Reallocation and Accountability of the Regional Budget during the 2020 West Papua Covid-19 Pandemic, supervised by Mr. Adolf Z. D. Siahay, as Advisor I and Mr. Samson Werimon, as Advisor II. The purpose of this study was to analyze the impact of refocusing, budget relocation and budget accountability during the 2020 West Papua Covid-19 pandemic.

This type of research is qualified as descriptive qualitative research with data collection techniques obtained through observation, interviews, documentation and internet access. Primary data in this study were interviews with the Head of BPK Representative for West Papua Province and Head of BPKAD for West Papua Province and secondary data was obtained from Financial Audit Reports by BPK in 2019 and 2020.

The results of the study prove that the Covid-19 Pandemic has a very wide impact both in terms of government, politics, and the economy as well as society, including the drastic decline in the performance of APBD management. The 2020 Covid-19 Fund Allocation was Rp. 779,114,469,608.75, with an absorption value of 36.56%. The Weakness of the 2019 APBD Management was 0.028% while the 2020 APBD management performance decreased by 0.390%. The percentage of the Covid-19 budget management performance value in 2020 was found to be lower by 11.81% or the management was less than optimal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Papua Barat Dalam Angka, Mitra Jaya, Manokwari, 2019

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat, Mitra Jaya, Manokwari, 2019

Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, UMM Press, Malang 2010

Sony Yuwono, et.al, Memahami APBD dan Permasalahannya, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2011

Hasrul, Muh. 2020. Aspek Hukum pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rabbani, Deden Rafi Syafiq. 2020. Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah : Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Santoso, Eko. 2007. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Universitas Sebelas Maret.

Thesaurianto, Kuncoro. 2007. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap

Kemandirian Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Deponegoro.

Atambua, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, http://www.slideshare.net/atambua/uu-no151, diakses pada tanggal 24 Mei pukul 14.59 Wib

Andrian Pratama Taher, Dampak Corona, Jokowi Minta APBN dan APBD Non-Prioritas Dipangkas, https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/dampak-corona-jokowi-minta-apbn-dan-apbd-non-proritas-dipangkas-eGpu, diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 15.00 WIT

Ari Fadli, Mengenal Covid-19 dan cegah penyebarannya, https://www.researchgate.net/publications/340790225_mengenal_covid-19_dan_cegah_penyebarannya_dengan_peduli_lindungi_aplikasi_berbasis_android, diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 17.00 WIT

Roni Dwi Susanto, Pengadaan Barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat, disampaikan pada acara Rakor Penanganan Covid-19 Pemilihan Kepala Daerah dan Gerakan Bersama memakai Masker (Gebrak Masker) Jakarta, 27 Agustus 2020.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5/K/D2/2020. Tentang Tata Cara Reviu Atas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.