POTENTIAL LOSS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SESUDAH PEMUTAKHIRAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DI KOTA SINGKAWANG
DOI:
https://doi.org/10.52062/keuda.v7i3.2654Abstract
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berbeda jauh dari nilai pasar sehingga mengakibatkan hilangnya potensi (Potential Loss) pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Singkawang apabila tidak dilakukan pemutakhiran.  Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara survey lapangan, penyebaran kuesioner maupun studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Potential Loss Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Singkawang sangat besar terutama di Kecamatan Singkawang Selatan dan Kecamatan Singkawang Utara. Besarnya Potential Loss PBB-P2 menunjukkan adanya perkembangan pembangunan wilayah namun harus diiringi dengan pemutakhiran data untuk memperkecil potensi kerugian. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan luas pada objek pajaknya merupakan salah satu penyebab Potential Loss PBB-P2 di Kota Singkawang. Namun dalam hal pembayaran PBB-P2 antusias masyarakat sebagai wajib pajak cukup baik dikarenakan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui aplikasi memudahkan wajib pajak saat melakukan pembayaran. Berbagai strategi yang telah dilakukan oleh Pemerinah Kota Singkawang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah memberikan dampak yang baik yang telah ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan. Akan tetapi, pemerintah harus terus melakukan inovasi lainnya untuk menggali potensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kata kunci:Â Potential Loss, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), PBB-P2, Pemutakhiran data.
Downloads
References
Basley, T & Persson, T. (2014). Why Do Developing Countries Tax So Little?, Journal Of Economic Perspectives, Volume 28 (4), 99-120
Bardhan, P. (2002). Desentralization of governance and development, The Journal of Economic Perspectives 16 (4), 185-205
Budi, C, (2013). Sanksi Siap Menanti Pengembang yang Terbukti Hindari Pajak Properti. Diakses 8 Februari 2021, dari https://finance.detik.com/properti/ sanksi
Davey, K.J. (1998). Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Terjemahan Anarullah, dkk. Jakarta : UI -Press. Jakarta
Hutasuhut, AH. (2016). Potential Loss Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)
Kementerian Keuangan Indonesia. (2019). Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah. Diakses 15 November 2020, dari https://fiscal.kemenkeu.go.id/kajian
Mangkoesoebroto, G.(1994). Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi. Jakarta. Gramedia Pustaka.
Mascagni, Moore, and Mccluskey (2014). Tax Revenue Mobilistation in Developing Countries: Issues and Challaenges. Institute of Development Studies (IDS). UK
Murphy, R & Guter, A. (2018). Resources Allocated to Tackling The Tax Gap: A Comparative EU Study. City University of London
Newrei. (2017). Jenis-jenis Pajak Properti. Diakses pada 9 Januari 2021, dari https://rei.or.id/newrei/berita-jenisjenis-pajak-properti.html’
Prawoto, A. (2011). Penilaian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta : BPFE.
Rizola, F. (2014). Analisis Potential Loss Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)
Zain, M. (2003). Manajemen Perpajakan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Weingast, B. (2009). Second generation fiscal fredelism: The Implications of fiscal incentives, Journal of Urban Economics 65, 279-93
Yacoub, Y., Safari, S., Lestari, N., (2018). Potential Loss Of PBB-P2 Revenue As Regional Tax in Sambas Regency. AFEBI Economic and Finance Review (AEFR) Vol.03 (2)
Yunarti, D.A. et al (2016). Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus di Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi yang Berlaku), Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 8 (1)
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The Journal Keuda work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.